logo

Supa AI

Latent Space

Back

BEM PTNU Tolak Pilkada DPRD: Rakyat Kehilangan Hak!

Curated by Supa AI

🏛️ Politics
Source 1
Source 2
Source 3
+1
4 Sources
Last updated 16 h ago
BEM PTNU Tolak Pilkada DPRD: Rakyat Kehilangan Hak!

Ringkasan

  • Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara dengan tegas menolak wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengalihannya kepada DPRD.
  • Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, menilai wacana ini sebagai kemunduran demokrasi yang berisiko mengesampingkan partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah.
  • Beberapa partai politik seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN dilaporkan mendukung wacana tersebut, sementara PDI Perjuangan menolak, menunjukkan belum adanya konsensus publik.
  • BEM PTNU berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD berpotensi menguatkan politik transaksional dan oligarki, serta membuat kepala daerah kurang bertanggung jawab kepada rakyat.
  • Mereka menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah alasan untuk mengkebiri hak politik rakyat, dan solusi masalah Pilkada seharusnya berfokus pada perbaikan tata kelola dan penegakan hukum.

Timeline

Selasa, 30 Desember 2025
Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia, menulis opini 'Hak Politik Rakyat yang Dikebiri' yang menyoroti bahaya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Selasa, 30 Desember 2025
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara secara tegas menolak wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengalihannya ke DPRD.

Fact Check

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi memundurkan demokrasi dan menggeser kedaulatan rakyat ke elite politik.

Opini oleh Ferry Hamid dan pernyataan BEM PTNU Se-Nusantara secara konsisten menyuarakan kekhawatiran ini.

Beberapa partai politik nasional seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN mendukung penghapusan Pilkada langsung, sementara PDI Perjuangan menolak.

Verified from 1 sources

Dikonfirmasi dalam pernyataan Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi.

BEM PTNU Se-Nusantara berpendapat bahwa biaya demokrasi yang tinggi seharusnya diselesaikan melalui perbaikan tata kelola dan penegakan hukum, bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.

Verified from 1 sources

Pernyataan resmi dari BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan pandangan ini.