PHK Melonjak 32%, Indonesia Terancam Krisis Ketenagakerjaan!

Ringkasan

• Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus berlanjut, dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat 42.385 kasus PHK hingga Juni 2025, meningkat 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
• Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi akan memicu gelombang PHK yang lebih parah, berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Tanah Air.
• Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase sedikit menurun.
• Pakar ketenagakerjaan dari UGM, Qisha Quarina, menjelaskan bahwa penurunan TPT tidak serta-merta menandakan perbaikan pasar tenaga kerja karena jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
• Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat angka PHK yang lebih tinggi, yaitu sekitar 73.992 kasus per 10 Maret 2025, dan akan menjadikan isu PHK sebagai topik utama dalam Rakerkonas ke-34 pada 4-6 Agustus 2025.
• Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa PHK yang terjadi merupakan sisa dampak kebijakan relaksasi impor, yang menyebabkan penurunan tenaga kerja di sektor industri pengolahan.
• Kekhawatiran juga muncul akibat kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang menetapkan tarif resiprokal 19%, dikhawatirkan membanjiri pasar domestik dengan produk impor murah dan memukul industri lokal padat karya seperti tekstil, alas kaki, pertanian, dan peternakan.
• Selain itu, ancaman otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi faktor, seperti yang ditunjukkan oleh Amazon yang mengoperasikan 1 juta robot pekerja dengan AI 'DeepFleet', menggantikan peran manusia.
• Tingginya angka pengangguran dan PHK ini mengindikasikan sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, bahkan bagi lulusan perguruan tinggi yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan perlindungan yang minim.
• Kemenperin optimis penyerapan tenaga kerja akan meningkat dengan adanya investasi baru yang diperkirakan menyerap 3,05 juta orang dan revisi kebijakan relaksasi impor serta kesepakatan dagang dengan AS dan Uni Eropa.