Audit Rekening Dormant Pemerintah, Triliunan Rupiah Mengendap!

Ringkasan

• Rekening dormant atau rekening tidak aktif telah menjadi sorotan utama dalam lanskap keuangan Indonesia, dengan jutaan entitas dan triliunan rupiah dana mengendap, seperti yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena ini mencerminkan stagnasi inklusi keuangan dan tantangan akuntabilitas publik.
• Pada pertengahan 2025, ditemukan ribuan rekening dormant milik instansi pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga daerah, yang tidak digunakan selama bertahun-tahun namun menyimpan dana publik yang signifikan. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, OJK, dan BPK, sedang melakukan audit menyeluruh terhadap rekening-rekening ini, beberapa di antaranya sulit dipertanggungjawabkan secara administratif.
• Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait kebijakan pemblokiran rekening pasif. Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi mengenai syarat dan kriteria pemblokiran.
• Pengelolaan rekening dormant di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi, termasuk POJK No. 1/POJK.07/2013. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi dan sistem pelaporan. Paradigma pengelolaan perlu diubah dari pendekatan pasif menjadi strategi aktif untuk mendukung keadilan fiskal dan efisiensi anggaran.
• Beberapa negara, seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, Irlandia, dan Kanada, telah mengembangkan sistem inovatif untuk memanfaatkan dana dormant tanpa mengabaikan hak pemilik aslinya. Dana ini seringkali dialihkan untuk mendanai program sosial, UMKM, atau proyek ekonomi hijau dengan mekanisme audit dan pelaporan ketat.
• Untuk Indonesia, rekomendasi kebijakan meliputi pembentukan Lembaga Dana Dormant Nasional (LDDN), digitalisasi dan konsolidasi data perbankan, perlindungan hukum bagi pemilik dana, pemanfaatan dana dormant untuk program publik (seperti pendidikan vokasi, koperasi desa, kesehatan ibu dan anak, atau mitigasi iklim), serta kampanye nasional dan edukasi finansial.
• Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, Kementerian Perhubungan membutuhkan anggaran Rp853 triliun untuk menyelesaikan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga 2030, dengan visi transportasi yang kompetitif dan terintegrasi. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berfokus pada pemerataan elektrifikasi untuk menunjang edukasi, mengatasi ketimpangan akses listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik.
• Sinergi pengendalian inflasi di Kalimantan Barat melalui program Kuponwah (Kubu Raya, Pontianak, dan Mempawah) berpotensi menjadi model nasional. Program ini berfokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, dengan insentif fiskal dari pemerintah pusat bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.