Uji Kompetensi Dokter Terancam Batal, Kelangkaan 150 Ribu Nakes Membayangi

Ringkasan

• Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2025 terancam batal akibat perseteruan antara pemerintah dan empat kolegium profesi kedokteran. Kolegium menentang uji kompetensi menggunakan prosedur lama, bersikeras pada Standar Prosedur Operasional (SPO) terbaru yang belum terbit, sementara pemerintah kukuh dengan SPO lama.
• Polemik ini berakar dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law Kesehatan) yang mengatur uji kompetensi digelar oleh penyelenggara pendidikan dan kolegium, berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya melibatkan tim penunjuk Kementerian Pendidikan Tinggi.
• Dampak dari penundaan ini sangat krusial, karena mahasiswa kedokteran tidak dapat lulus dan memperoleh ijazah tanpa lolos uji kompetensi, yang juga menjadi syarat untuk program internship dan Surat Tanda Registrasi. Hal ini berpotensi memperparah kekurangan tenaga medis di Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai 150 ribu dokter.
• Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Gugatan ini diajukan oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dan meminta MK menyatakan Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas bersyarat inkonstitusional jika tidak dimaknai bahwa akreditasi program dan satuan pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah.
• Sementara itu, dunia politik Indonesia berduka atas meninggalnya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali pada Kamis, 31 Juli 2025, pukul 04.25 WIB. Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengenang almarhum sebagai sahabat dan mitra koalisi yang memiliki komitmen kuat dalam perjuangan reformasi dan pembangunan demokrasi.
• Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, juga mengenang Suryadharma Ali sebagai sosok pejuang yang penuh pengabdian, menyatakan bahwa jasa-jasanya jauh lebih besar dibandingkan kesalahan atau kesalahpahaman yang pernah menyertainya. Suryadharma Ali sebelumnya terjerat kasus korupsi pelaksanaan ibadah haji 2010–2013 dan divonis bersalah.
• Dalam perkembangan lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan keprihatinannya atas perusakan rumah doa jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu, 27 Juli 2025. Nasaruddin menganggap tindakan tersebut sebagai kriminal murni dan berharap insiden intoleransi serupa tidak terulang kembali, serta menekankan pentingnya kurikulum cinta untuk mencegah prasangka antarumat beragama.