Ekonomi Asia Tenggara dalam Bayang-bayang Disrupsi Global: Indonesia Didorong Jadi Pemimpin, Bukan Hanya Pengikut!

Ringkasan

• Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Paramadina Graduate School of Diplomacy, dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Navigating Economic Development in South East Asia and Indonesia: in the Era of Global Disruption" pada Kamis, 17 Juli 2025, di Auditorium Benny Subianto, Universitas Paramadina, Jakarta. Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Muhammad Ikhsan, Peneliti Senior Paramadina PPPI.
• Wijayanto Samirin, Head of Senior Advisor PPPI, menegaskan bahwa tekanan global dan dinamika multipolar harus dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat reformasi kebijakan yang inklusif dan visioner. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan pengalaman diplomatik dan reformasi nasional dalam negosiasi global, serta menyarankan Indonesia untuk belajar dari Vietnam yang berhasil mencatat kemajuan pesat di bidang digital dan sosial-politik. Wijayanto juga menyoroti pengaruh media sosial dalam pembentukan opini publik yang turut membentuk kebijakan ekonomi dan sosial.
• Ahmad Khoirul Umam, PhD, Managing Director PPPI, mengkritisi arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilainya belum menyentuh perubahan struktural signifikan, menyatakan bahwa "Kita berlari, tapi tetap di tempat". Ia menyerukan Indonesia untuk berani melakukan terobosan ekonomi, meniru strategi developmental state negara-negara Asia Timur seperti Vietnam yang berhasil menyalip Indonesia berkat konsistensi kebijakan dan keberanian reformasi.
• Umam juga mengingatkan bahwa konflik global (seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah) dapat memperburuk perlambatan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% masih dianggap belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Ia menyoroti kelemahan institusional di Indonesia akibat praktik politik transaksional dan stagnasi reformasi birokrasi, menekankan pentingnya reformasi tata kelola, pembangunan civil service yang profesional, dan pengelolaan anggaran yang transparan. Umam menyesalkan kurangnya pemanfaatan pasar domestik untuk mendorong industrialisasi nasional, termasuk dalam transisi menuju kendaraan listrik dan ekonomi hijau, dan menekankan Indonesia sebagai middle power harus berani menjadi pelopor.
• Prof. Paul Schuler dari University of Arizona memaparkan risetnya mengenai empat fase pembangunan ekonomi Vietnam. Meskipun GDP Vietnam kini mendekati Indonesia, ia menyebut struktur industrinya masih rapuh karena ketergantungan pada investasi asing (seperti Samsung dan Intel) dan minimnya partisipasi UMKM dalam rantai pasok global. Ia juga menyoroti masalah alokasi modal yang didominasi sektor real estat dan tantangan dalam membangun kapasitas manajerial lokal, dengan studi kasus VinFast sebagai simbol ambisi industrialisasi yang belum sepenuhnya berhasil.
• Raden Pardede, Staf Khusus Menko Perekonomian RI, menegaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus segera meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan beralih ke pengembangan industri manufaktur serta teknologi tinggi. Ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja, efisiensi nasional (mengkritik banyaknya hari libur), dan investasi di bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, serta energi hijau. Keanggotaan penuh Indonesia di OECD dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan daya saing global, dengan tujuan untuk 'naik kelas' bukan bersaing dalam 'perang murah tenaga kerja'.
• Diskusi ditutup oleh Jibriel Avessina, Wakil Dekan FEB UIKA, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara institusi akademik dan riset untuk membangun ketahanan kawasan. Ia berharap forum ini menjadi pijakan awal bagi strategi ekonomi Asia Tenggara yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.