Ekonom Kritik Keras Kesepakatan Dagang RI-AS: Tarif 19% Ancam Industri Lokal & Neraca Dagang!

Ringkasan

• Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam kerangka Trump Deal 2025 menjadi sorotan utama. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif 19% untuk produk impor Indonesia ke AS, yang merupakan penurunan signifikan dari tarif sebelumnya sebesar 32%. Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan semua hambatan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke Indonesia. Kesepakatan ini diklaim Trump tercapai setelah berunding langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
• Kalangan ekonom, seperti Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas dan Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (Celios), melayangkan kritik tajam terhadap kesepakatan ini. Mereka menilai perjanjian tersebut timpang dan tidak setara, berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro nasional dan kemandirian ekonomi. Syafruddin membandingkan kesepakatan ini dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang dinilainya lebih menguntungkan Indonesia karena mendorong perbaikan kualitas produk dan akses pasar yang adil. Ekonom juga menyoroti bahwa posisi tawar Indonesia tidak cukup kuat atau tidak digunakan secara maksimal dalam perundingan ini.
• Kritik utama berpusat pada fakta bahwa AS mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia tanpa hambatan tarif, sementara ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif 19%. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan ketimpangan neraca perdagangan bilateral, di mana Indonesia bisa mengalami defisit dalam perdagangan dengan AS meskipun mencatat surplus dalam perdagangan global secara keseluruhan. Ekonom menyebut fenomena ini sebagai "neraca dua lapis", mencerminkan pola relasi dagang yang tidak setara dan pernah dialami negara berkembang di era 1980-an.
• Ekonom memperingatkan bahwa skema tarif ini dapat menekan industri dalam negeri, terutama sektor yang belum kompetitif seperti pertanian dan pangan, yang harus bersaing langsung dengan produk impor AS seperti kedelai, jagung, dan daging yang masuk tanpa tarif dan dalam volume besar. Hal ini berpotensi memicu deindustrialisasi dini, PHK, dan penurunan produksi, serta ancaman terhadap UMKM. Sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, dan elektronik juga berisiko mengurangi produksi dan melakukan PHK jika permintaan dari AS berkurang akibat harga jual yang naik.
• Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup komitmen pembelian produk-produk AS dalam jumlah besar oleh Indonesia, meliputi energi senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing (sebagian besar jenis 777). Para ekonom mempertanyakan apakah pembelian ini merupakan strategi modernisasi atau justru akan membebani APBN dan BUMN penerbangan yang sedang berjuang pulih, serta berpotensi menggantikan sumber energi domestik. Komitmen pembelian ini dinilai lebih menyerupai kewajiban sepihak.
• Risiko lainnya termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah, peningkatan impor berbasis inflasi, dan volatilitas harga pangan. Kondisi ini dapat membatasi ruang manuver kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dan berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.
• Di sisi lain, Bank Indonesia (BI), melalui Gubernur Perry Warjiyo, menyambut positif kesepakatan tarif ini. BI menilai kesepakatan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pasar keuangan domestik dan kinerja ekspor nasional karena memberikan kepastian bagi pelaku pasar. Perry Warjiyo juga menyatakan bahwa kenaikan impor dari AS diperkirakan bersifat produktif dan diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, baik melalui investasi maupun sektor lainnya. BI menegaskan akan terus melakukan pendalaman secara rinci mengenai dampak kesepakatan ini terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan pasar keuangan nasional.
• Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menambahkan bahwa tarif 19% untuk Indonesia ini lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, yang berhasil negosiasi tarif impor AS menjadi 20%. Namun, beberapa pihak menilai tarif 19% ini masih belum optimal dan bisa ditekan lebih rendah lagi, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia seharusnya menjadi posisi tawar yang lebih kuat.
• Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim negosiasi tarif RI telah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS dan Kepala United States Trade Representative (USTR) di Washington D.C. pada 9 Juli 2025, menyepakati penundaan penerapan tarif untuk membuka ruang negosiasi lanjutan selama tiga pekan. Pemerintah Indonesia juga telah menawarkan proposal kepada AS yang mencakup investasi mineral kritis (nikel dan tembaga), kompensasi impor produk AS (kedelai, gandum, LPG, LNG), relaksasi aturan TKDN, deregulasi impor, dan penurunan tarif bea masuk produk AS menjadi 0-5%. Trump juga menyoroti kekayaan tembaga dan mineral penting Indonesia.